Jayapura, Jubi – Dinas Perikanan dan Kelautan atau DKP Provinsi Papua menyatakan capaian Pendapatan Asli Daerah atau PAD Provinsi Papua dari sektor perikanan akan menurun dibanding tahun 2022. Penurunan itu akan terjadi karena sebagian wilayah Provinsi Papua telah dimekarkan untuk membentuk Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
“Tahun lalu, sektor perikanan menyumbang PAD [senilai] Rp1,8 miliar. Penyumbang PAD [sektor perikanan] terbanyak dari wilayah [Papua] Selatan, 70 persen. [Sementara dari] Papua Tengah 25 persen. Pada 2023, PAD Papua dari sektor perikanan tentu akan menurun,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal di Kota Jayapura, Jumat (6/1/2023).
Pada tahun 2023, DKP Papua menargetkan PAD senilai Rp1,5 miliar. Iman menyatakan diperlukan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menggarap semua potensi perikanan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga target PAD itu terpenuhi.
“Sejumlah sembilan pemerintah kabupaten/kota di Papua harus serius menggarap potensi perikanan yang ada, jika ingin memperoleh PAD dalam jumlah yang besar,” ujarnya.
Menurut Iman, jajaran DKP tidak bisa tinggal diam. Provinsi Papua memiliki sumber daya manusia yang ada sudah sangat baik, dan sektor perikanan memiliki kekuatan besar yang dapat terus dikembang.
Ia juga menilai ada banyak potensi PAD dari sektor perikanan yang belum digarap secara maksimal. “Ke depan, kita harus fokus mengelola potensi perikanan yang ada di Papua, dengan harapan mampu meningkatkan nilai PAD,” katanya.
Disamping itu, Iman juga mengaku pihaknya berkomitmen penuh dalam hal penyedian kelembagaan koperasi bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk bisa mengelola produk hasil perikanan. “Yang terpenting bagaimana membentuk kelembagaan OAP, dan koperasi tentunya, dalam penyediaan akses permodalan. Kami hanya memberikan kesempatan dalam pemberian bantuan alat penangkapan, sehingga diharapkan akan tumbuh koperasi OAP yang kuat,” tegasnya. (*)
