Sentani, Jubi – Kepala Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, Yohan Hokoyoku, mengatakan dalam Musrenbang Distrik Wilayah Pembangunan III ini, pihaknya hanya mengusulkan pembangunan jaringan air bersih dan jaring lumpur.
Dikatakan, program kerja ini sudah berulang kali diusulkan setiap Musrenbang, tetapi minim perhatian bahkan tidak dilaksanakan. Sementara kebutuhan mendasar masyarakat di kampung adalah ketersediaan air bersih.
“Jaring lumpur juga menjadi bagian yang penting dalam pengusulan kali ini, sebab yang lalu, kami Distrik Namblong sebagai penyuplai beras terbesar keluar daerah di Papua,” ujarnya di Sentani, Kamis (2/3/2023).
Hokoyoku juga menjelaskan bahwa sarana air bersih dan jaring lumpur merupakan pekerjaan satu paket yang diusahakan dalam tahun ini. Dinas terkait yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembinaan para petani, harus memperhatikan hal ini karena hingga saat ini persawahan petani tertimbun lumpur.
“Pekerjaan satu paket ini akan dikolaborasikan dengan dinas teknis. Para kelompok tani akan diaktifkan kembali untuk membersihkan petak sawah yang mereka miliki, sambil proses pemasangan jaringan air bersih dikerjakan,” jelasnya.
Untuk jaringan air bersih, katanya, setiap kampung diminta untuk mengalokasikan anggaran dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar 50 juta rupiah, jika ada 8 kampung maka dana yang terkumpul sebesar 400 juta rupiah. Meskin dikerjakan bersama dinas terkait, kampung akan menyiapkan anggarannya dan fasilitas penunjang seperti pipa dan tenaga pemasangan.
“Dinas terkait yang punya kegiatan pengadaan air bersih dapat berkolaborasi dengan kampung sehingga kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi, selain jaringan air bersih di setiap rumah dan fasilitas umum, petak-petak sawah juga butuh adanya aliran air agar petani bisa mengerjakan sawah mereka dengan baik,” ucapnya.
Menurutnya, pusat air bersih berada di Kampung Klaisu dan hal-hal teknis seperti izin pemilik hak ulayat dan biaya kompensasi sudah dikoordinasikan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota, mengatakan hal ini menjadi catatan khusus kepada dinas teknis, dan sudah disampaikan bahwa pengusulan kepentingan mendasar seperti jaringan air bersih wajib diperhatikan dengan baik.
“Dalam catatan kami juga, di sejumlah kampung untuk program sarana air bersihnya sudah dilaksanakan. Tetapi ada juga sebagian yang belum mendapat jatah pembuatan jaringan air bersih, apalagi yang terdampak banjir bandang 2019 lalu, ada sebagian besar kampung yang mengalami kerusakan jaringan air bersih,” ujarnya. (*)
